Makalah Pengadaan Barang Dan Jasa Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Dalam menyelenggarakan kegiatan berbagai usaha, salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi perusahaan. Tantangan ini selalu ada karena manajemen perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan, tetapi manajemen harus menghadapi situasi kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat  perencanaan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung operasional yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dibuat mencakup batas-batas operasional yang akan dilakukan,  baik luasnya cakupan operasi (volume produksi, promosi, pelayanan pelanggan, dan sebagainya), maupun konsumsi sumber daya (perolehan kapasitas produksi, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, serta penyelesaian kewajiban jangka pendek lainnya).

Perencanaan yang disusun secara tepat dapat memberikan arahan berjalannya operasi yang efisien dan efektif mampu mencapai tujuan perusahaan. Hal ini yang mendorong perlu adanya audit manajemen untuk mendukung jalannya suatu usaha. Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi  perusahaan berupa suatu rancangan sistematis untuk mengaudit aktivitas, program yang digunakan keseluruhan atau sebagian dari entitas untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien dan apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan telah dicapai dan tidak melanggar ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Audit manajemen digunakan untuk memastikan seberapa baik manajemen, baik dalam hubungan eksternalnya dengan pihak luar maupun efisiensi internalnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap smoothness organisasi, mulai dari level teratas sampai level terbawah. Dengan demikian, hampir setiap aspek manajemen diperiksa, dan rekomendasi yang ditawarkan diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan profitabilitas Salah satu yang mendukung audit manajemen adalah konsep dasar, untuk itu penyusun membahas tentang konsep dasar audit manajemen.

1.2  RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1.      bagaimana tanggung jawab auditor?

2.     bagaimana menetapkan tujuan pengauditan?

3.      bagaimana asersi manajemen?

4.      bagaimana audit terkait transaksi?

5.      bagaimana memenuhi tujuan-tujuan audit?

1.3  TUJUAN PENULISAN MAKALAH                                   

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas penulis berharap para pembaca dapat:

1.      Memahami bagaimama tanggung jawab seorang auditor

2.      Mengerti dan memahami tujuan audit untuk perusahaan maupun instansi

3.      mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan tentang auditing

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  TUJUAN PENGAUDITAN LAPORAN KEUANGAN

PSA 02 (SA 110) Menyatakan : Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material , posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.2  TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi (asersi) pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar (adverse) atau opini wajar dengan pengecualian (qualified) atau menarik diri dengan kontak kerja.

Peraturan Bapepam-LK meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau chief executive officer (CEO) dan manajer keuangan ( chief financial officer – CFO) perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam LK. Dalam menandatangani pernyataan tersebut, manajemen mengesahkan bahwa laporan keuangan sepenuhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, bahwa semua informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan benar, dan bahwa manajemen sepenuhnya bertanggung jawab atas pengendalian internal.

2.3  TANGGUNG JAWAB AUDITOR

Menurut PSA 1 (SA 110) revisi, menyatakan bahwa :

“Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karna sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolute, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untukmerencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatakan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi”

Paragraf ini membahas mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan serta diskusi terkait dalam standar mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material memasukkan beberapa istilah dan kalimat penting.

1.      Salah Saji Material versus Tidak Material. Kesalahan saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mengubah atau memengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Akan menjadi sangat mahal (tidak mungkin) jika auditor harus bertanggung jawab dalam menemukan semua kesalahan maupun kecurangan yang sifatnya tidak material.

2.      Keyakinan Memadai. Standar audit mengindikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Konsep “memadai namun bukan absolut” menandakan bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan.

Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, untuk beberapa alasan berikut :

1.      Sebagian besar bahan bukti audit berasal dari pengujian sample populasi, misalnya untuk akun piutang dagang atau persediaan.

2.      Penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks, di mana melibatkan ketidakpastian dan dapat dipengaruhi oleh kejadian di masa mendatang. Akibatnya, auditor harus mengandalkan bukti yang meyakinkan, namun tidak menjamin.

3.      Sering kali sangat sulit , atau bahkan tidak mungkin bagi auditor untuk mendeeksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, khususnya ketika terjadi kolusi di antara manajemen

Argumen terbaik bagi auditor ketika kesalahan penyajian yang material tidak dapat ditemukan adalah dengan telah menjalankan audit sesuai dengan standar audit.

3.    Kesalahan versus Kecurangan. PSA 70 (SA 316) membedakan dua jenis salah saji yaitu, kesalahan (errors) dan kecurangan (fraud). Suatu kesalahan merupakan salah saji dalam pelaporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan merupakan salah saji dalam saji yang disengaja.contoh kesalahan diantaranya lupa memperhitungkan harga bahan baku lama dalam menentukan biaya persediaan dengan metode lebih rendah antara biaya dan harga pasar.

Untuk kecurangan, terdapat perbedaan antara penyalahgunaan aset, yang sering disebut juga sebagai kecurangan karyawan, dan kecurangan dalam pelaporan keuangan, yang sering disebut juga dengan kecurangan manajemen.

4.        Skeptisme profesional. PSA 04 (SA 230) mengharuskan pengauditan di desain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan.skeptisme profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan penilaian kritis atas bahan bukti audit.

5.        Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kesalahan Saji Material

Auditor menekan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta kesalahan dalam pengelompokan dan penjelasan.

6.        Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Material

Standar audit juga mengakui bahwa kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Namun demikian, kesulitan dalam mendeteksi tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat untuk mendeteksi salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

7.        Kecurangan yang Diakibatkan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan dan Penyalahgunaan aset baik kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aset berpotensi membahayakan para pengguna laporan keuangan, namun ada perbedaan penting diantara kedua kecurangan tersebut. Biasanya, namun tidak selalu, penggelapan aset dilakukan oleh karyawan dan bukan manajemen, dan jumlah yang dicuri sering kali tidak signifikan.

Terdapat perbedaan penting antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut. Pertimbangkan situasi berikut.

a.       Aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara menyalahsajikan aset. Misalnya, kas yang ditagih dari konsumen telah dicuri sebelum dicatat sebagai penerimaan kas, dan akun piutang untuk konsumen tersebut tidak dikreditkan. Sehingga salah saji ini tidak dapat dideteksi.

b.      Aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurangsajikan pendapatan atau melebihsajikan beban. Misalnya, kas yang diterima dari penjualan tunai telah dicuri dan transaksi tidak dicatat.

c.       Aset diambil, namun penyalahgunaan dapat dideteksi. Laporan laba rugi dan catatan kaki yang terkait dengan jelas menggambakan adanya penyalahgunaan tersebut.

8.        Tanggung Jawab Auditor untuk Membongkar Tindakan Ilegal

Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 (SA 317) sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Dua contoh tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dan pelanggaran hukum perlindungan lingkungan.

Tindakan Ilegal Berdampak Langsung. Tanggung jawab auditor yaitu setiap melakukan audit, auditor biasanya akan mengevaluasi apakah terdapat bahan bukti yang tersedia yang mengindikasikan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah. Untuk melakukan evaluasi ini, audtor dapat melakukan diskusi dengan personel klien dan memeriksa laporan yang diterbitkan oleh kantor pajak setelah selesai memeriksa pajak penghasilan klien.

Tindakan Ilegal Berdampak Tidak Langsung. Denda potensial yang besarnya signifikan dan sanksi yang diberikan berdampak tidak langsung terhadap laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan untuk mengungkapkan liabilitas kontinjensi sejumlah denda yang mungkin harus dibayarkan. Contoh tindakan ilegal ini diantaranya pelanggaran peraturan insider trading, hukum hak sipil, dan peraturan keselamatan karyawan. Standar audit menyatakan bahwa auditor tidak memberikan keyakinan bahwa tindakan-tindakan ilegal berdampak tidak langsung dapat dideteksi.

Akumulasi Bukti Ketika Tidak Ada Alasan untuk Meyakini Adanya Tindakan ilegal Berdampak Tidak Langsung. Auditor juga harus menanyakan pada manajemen mengenai kebijakan yang mereka terapkan untuk mencegah tindakan ilegal dan apakah manajemen mengetahui adanya hukum dan peraturan yang mungkin telah dilanggar perusahaan. Selain itu auditor tidak diharuskan untuk mencari tindakan ilegal berdampak tidak langsung kecuali ada alasan yang memadai untuk meyakini bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran hukum.

Akumulasi Bukti Ketika Ada Alasan Untuk Meyakini Adanya Tindakan Ilegal Berdampak Langsung atau Tidak Langsung yang Mungkin Timbul. Ketika auditor yakin bahwa suatu tindakan ilegal telah terjadi, beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Tindakan-tindakan itu sebagai berikut :

a.       Auditor pertama kali harus menanyakan pada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai terlibat dalam tindakan ilegal yang potensial.

b.      Auditor harus berkonsultasi dengan penasehat hukum klien atau ahli lainnya memiliki pengetahuan mengenai potensial tindakan ilegal.

c.       Auditor harus mempertimbangkan untuk menambah akumulasi bahan bukti audit untuk menentukan apakah benar-benar terjadi tindakan ilegal.

Tindakan Ketika Auditor Mengetahui Adanya Tindakan Ilegal.

Tindakan pertama yang dilakukan ketika tindakan ilegal teridentifikasi adalah mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapannya. Dampak dari tindakan ilegal ini mungkin sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Auditor juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan ilegal tersebut terhadap hubungan KAP dengan manajemen. Auditor juga harus mengkomunikasikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Jika dilakukan secara lisan, sifat komunikasi dan diskusi yang dilakukan harus didokumentasikan dalam arsip pengauditan. Jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi, atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut.

2.4.  MENETAPKAN TUJUAN PENGAUDITAN

Auditor menjalankan pengauditan atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus dalam melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang memengaruhi saldo akhir suatu akun serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapan terkait. Cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pengauditan adalah dengan mendapatkan beberapa kombinasi keyakinan untuk setiap kelompok transaksi dan untuk saldo akhir akun-akun terkait.

Tujuan audit terkait saldo artinya beberapa tujuan audit harus terpenuhi oleh masing-masing saldo akun. Tujuan audit terkait transaksi artinya beberapa tujuan audit harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Tujuan audit terkait penyajian artinya terdapat tujuan audit spesifik terkait penyajian dan pengungkapan akun piutang dagang dan wesel bayar.

2.5   ASERSI MANAJEMEN

Asersi manajemen adalah pernyatan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen secara langsung terkait dengan standar akuntansi (PABU), karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria bahwa manajemen telah mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

PSA 07 (SA 326) mengelompokkan asersi ke dalam tiga kategori, sebagai berikut :

a.       Asersi mengenai kelompok-kelompok transaksi dan kejadian-kejadian selama periode yang diaudit

b.      Asersi mengenai saldo akun di akhir periode pembukuan

c.       Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan.

1.      Asersi Mengenai Kelompok-Kelompok Transaksi dan Kejadian-Kejadian

Manajemen membuat beberapa asersi mengenai transaksi, yaitu :

1.      Keterjadian (occurence). Asersi atas keterjadian menekankan apakah transaksi yang telah tercatat dan telah dilaporkan dalam laporan keuangan benar-benar telah terjadi selama periode pembukuan.

2.      Kelengkapan (completeness). Asersi ini menekankan apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dicatat dengan lengkap. Asersi kelengkapan menekankan pada kemungkinan hilangnya transaksi-transaksi yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan. Pelanggaran terhadap asersi kelengkapan terkait dengan kurang saji akun.

3.      Akurasi (accuracy). Asersi akurasi membahas apakah transaksi telah dicatat dengan jumlah yang benar. Menggunakan harga yang salah untuk mencatat transaksi pembelian dan kesalahan dalam perhitungan harga dikalikan dengan kuantitas merupakan contoh pelanggara akurasi.

4.      Klasifikasi (classification) asersi klasifikasi menekankan apakah transaksi telah dicatat dengan nama akun yang tepat.

5.      Pisah Batas (cut off). Asersi pisah batas membahas apakah transaksi telah dicatat pada periode pembukuan yang tepat.

b.  Asersi Mengenai Saldo Akun

1.        Keberadaan (existence). Aseri keberadaan terkait dengan apakah aset,liabilitas dan ekuitas yang dimasukkan dalam neraca memang benar-benar ada di tanggal neraca tersebut.

2.        Kelengkapan (completeness). Asersi kelengkapan terkait dengan apakah semua akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dimasukkan dalam laporan keuangan. Tidak mencatat piutang dari pelanggan merupakan pelanggaran asersi kelengkapan.

3.        Penilaian dan Alokasi ( valuation and allocation). Asersi penilaian dan alokasi terkait dengan apakah aset, liabilita, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian yang menggambarkan nilai aset pada nilai realisasi bersihnya.

4.        Hak dan Kewajiban (Rights and obligations). Asersi ini menekankan pada apakah aset merupakan hak entitas tersebut dan apakah liabilitas merupakan kewajiban dari entitas tersebut pada suatu tanggal tertentu.

c.  Asersi Mengenai Penyajian dan Pengungkapan

1.      Keterjadian dan Hak dan Kewajiban (occurence and Rights and obligation). Asersi ini membahas apakah kejadian-kejadian yang diungkapkan telah benar-benar terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari entitas tersebut.

2.      Kelengkapan (completeness). Asersi ini terkait dengan apakah semua pengungkapan yang diharuskan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.

3.      Akurasi dan Penilaian (Accuracy and Valuation). Asersi akurasi dan penilaian dan alokasi terkait dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat.

4.      Klasifikasi dan Pemahaman (Classification and Understandability). Asersi ini terkait dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan dan catatan-catatan kaki, dan apakah penjelasan saldo dan pengungkapan terkait dapat dipahami.Setiap kelompok transaksi, saldo akun, dan penyajian dan pengungkapan yang penting. Asersi yang relevan memiliki pengaruh yang berarti terhadap apakah akun-akun telah disajikan secara wajar dan digunakan untuk menilai resiko salah saji material serta didesain dan kinerja prosedur audit.

2.6.    TUJUAN AUDIT TERKAIT TRANSAKSI
          Tujuan Umum Audit Terkait Transaksi

1.      Keterjadian- Transaksi yang Dicatat Benar-benar Ada. Tujuan ini terkait dengan apakah transaksi yang dicatat telah benar-benar terjadi. Memasukkan penjualan dalam jurnal penjualan ketika tidak ada transaksi yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap tujuan keberadaan.

2.      Kelengkapan-Transaksi yang Ada Telah Dicatat. Tujuan ini terkait dengan semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal telah benar-benar dimasukkan. Tujuan ini merupakan penyeimbang dari asersi manajemen mengenai kelengkapan untuk kelompok-kelompok transaksi.

3.      Akurasi-Transaksi yang Dicatat Disajikan dalam Jumlah yang Benar. Tujuan terkait dengan akurasi informasi atas transaksi-transaksi dan merupakan salah satu bagian dari asersi manajemen untuk kelompok-kelompok transaksi. Untuk transaksi penjualan, tujuan ini akan dilanggar jika kuantitas dari barang yang dikirimkan ternyata berbeda dengan kuantitas barang yang ditagih dalam faktur penjualan.

4.      Pemindahbukuan dan Pengikhtisaran- Transaksi yang Dicatat Telah Dimasukkan dalam Arsip Utama dengan Tepat dan Telah Diikhtisarkan dengan Benar. Tujuan ini terkait dengan akurasi pemindahan informasi dari transaksi yang dicatat di jurnal ke buku besar utama dan buku pembantu. Karena pemindahbukuan transaksi dari jurnal ke buku pembantu, buku bear, dan arsip utama lainnya biasanya dilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi terkomputerisasi, risiko acak atas kesalahan manusia dalam pemindahbukuan menjadi sangat minimal.

5.      Klasifikasi-Transaksi yang Dimasukkan dalam Jurnal Klien Telah Diklasifikasikan dengan Tepat. Tujuan ini terkait dengan apakah transaksi-transaksi telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat, dan merupakan penyeimbang dari asersi manajemen terhadap klasifikasi untuk kelompok-kelompok transaksi.

6.      Penetapan Waktu-Transaksi  Dicatat pada Tanggal yang Benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan penyeimbang asersi pisah batas manajemen.

7.      Tujuan Khusus Audit Terkait Transaksi

Setelah tujuan audit terkait transaksi ditentukan, tujuan khusus audit terkait transaksi untuk setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan.

2.7  TUJUAN TERKAIT SALDO

Delapan tujuan umum audit terkait saldo mengacu pada daftar yang disediakan klien atau data elektronik. Berikut merupakan tujuan umum audit terkait saldo .

1.      Keberadaan-Jumlah yang Dicatat Memang Benar-Benar Ada. Tujuan ini terkait dengan apakah jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan memang semestinya dimasukkan ke dalam laporan keuangan tersebut. Tujuan ini merupakan pelengkap dari asersi manajemen terhadap keberadaan untuk saldo akun.

2.      Kelengkapan-Jumlah yang Ada Telah Dicatat. Tujuan ini terkait dengan apakah semua jumlah yang semestinya dimasukkan, sudah benar-benar dimasukkan. Tujuan ini merupakan pelengkap dari asersi manajemen terhadap kelengkapan untuk saldo akun.

3.      Akurasi-Jumlah yang Dimasukkan Dinyatakan dalam Jumlah yang Benar. Tujuan akurasi mengacu pada jumlah yang dimasukkan pada perhitungan matematis yang benar. Akurasi adalah salah satu bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

4.      Klasifikasi-Jumlah yang Dimasukkan pada Daftar Milik Klien Telah Diklasifikasikan dengan Benar. Klasifikasi melibatkan penentuan apakah yang dimasukkan pada daftar milik klien dimasukkan dengan benar ke dalam akun buku besar. Klasifikasi juga bagian dari asersi penilaian dan alokasi klasifikasi tujuan audit terkait saldo terkait era dengan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan, tapi berhubungan dengan bagaimana saldo-saldo diklasifikasikan di dalam buku besar sehingga mereka bisa disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan.

5.      Pisah Batas-Transaksi Mendekati Tanggal Neraca Dicatat dalam Periode yang Benar. Untuk menguji pisah batas saldo akun, tujuan auditor adalah menentukan apakah transaksi dicatat dan dimasukkan ke dalam saldo akun pada periode yang benar. Uji pisah batas dapat dianggap sebagai bagian dari pengujian akun-akun neraca atau transaksi terkait lainnya, namun untuk tujuan kemudahan, auditor biasanya melakukan hal itu sebagai bagian dari pengauditan atas akun-akun neraca. Tujuan penetapan waktu untuk transaksi terkait dengan waktu yang tepat dalam pencatatan transaksi di sepanjang tahun, sedangkan tujuan pisah batas untuk tujuan audit terkait saldo hanya berhubungan dengan transaksi-transaksi yang mendekati akhir tahun.

6.      Keterikatan Perincian Saldo Akun Sesuai dengan Jumlah di Arsip Utama yang Tekait, Sesuai dengan Jumlah Total Saldo Akun dan Sesuai dengan Jumlah Total di Buku Besar. Tujuan keterikatan rincian menekankan bahwa rincian dalam daftar telah disusun secara akurat, dijumlahkan dengan benar, dan sama dengan buku besar. Keterikatan rincian adalah juga bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

7.      Nilai Terealisasi-Aset Dicatat pada Estimasi Jumlah yang Dapat Terealisasi. Tujuan ini menekankan apakah saldo akun sudah dikurangi dengan penurunan biaya historis ke nilai terealisasi bersih. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun-akun aset dan juga menjadi bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun.

8.      Hak dan Kewajiban. Selain eksistensi, kebanyakan aset harus dimiliki sebelum dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Demikian pula, liabilitas harus merupakan kewajiban entitas. Hak selalu dihubungkan dengan aset dan kewajiban dengan liabilitas. Tujuan ini adalah pelengkap asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun.

2.8 BAGAIMANA MEMENUHI TUJUAN-TUJUAN AUDIT

Merencanakan dan Merancang Sebuah Pendekatan Audit (Fase I)
Memahami Pengendalian Internal dan Menilai Risiko Pengendalian.  Risiko salah saji dalam laporan keuangan dapat dikurangi jika klien memiliki pengendalian internal yang efektif terhadap operasi komputer dan proses transaksi. Ketika auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan mengevaluasi efektivitasnya, proses ini dinamakan penilaian resiko pengendalian. Jika pengendalian internal dinilai efektif, penilaian resiko pengendalian yang direncanakan dapat dikurangi dan jumlah bukti audit yang akan dikumpulkan dapat berkurang signifikan dibandingkan ketika pengendalian internal tidak memadai.

     Menilai Resiko Salah Saji Material. Auditor menggunakan pemahaman atas industri dan strategi bisnis klien serta efektivitas atas pengendalian internal, untuk menguji resiko salah saji dalam laporan keuangan. Pengujian ini akan berdampak pada rencana audit serta jenis, waktu, dan keluasan prosedur audit.

Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif Transaksi ( Fase II )
Pengendalian ini terkait langsung dengan tujuan audit akurasi terkait transaksi penjualan. Auditor sebaiknya menguji efektivitas pengendalian ini dengan menguji sampel dari salinan faktur penjualan untuk dari petugas yang pertama untuk menandai bahwa harga penjualan per unit itu sudah diverifikasi.

Auditor juga harus mengevaluasi catatan-catatan transaksi klien dengan melakukan verifikasi jumlah nominal transaksi, proses ini disebut tes subtantif terhadap transaksi. Contohnya, auditor dapat membandingkan harga per unit yang ada pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga resmi sebagai bentuj pengujian terhadap tujuan akurasi untuk transaksi penjualan. Demi mencapai efisiensi, auditor sering kali melakukan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada waktu yang sama.

       Melakukan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Rincian Saldo (Fase III)

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Menguji rincian saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji nilai nominal saldo akun di laporan keuangan.

Pengujian terinci atas saldo akhir merupakan hal-hal yang penting dilakukan dalam pengauditan karena hampir semua bahan bukti didapatkan dari narasumber klien yang independen sehingga bahan bukti ini dianggap memiliki kualitas yang tinggi.

       Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit (Fase IV)

Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, sangat penting untuk menggabungkan informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sangat subjektif karena sangat bergantung pada penilaian profesional auditor.

BAB III

KESIMPULAN

3.1  KESIMPULAN

Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi (asersi) pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar (adverse) atau opini wajar dengan pengecualian (qualified) atau menarik diri dengan kontak kerja

1.      Salah Saji Material versus Tidak Material

2.      Keyakinan Memadai

3.      Kesalahan versus Kecurangan. PSA 70 (SA 316)

4.      Skeptisme profesional.

5.      Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kesalahan Saji Material

6.      Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Material

7.      Kecurangan yang Diakibatkan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan dan Penyalahgunaan aset

Tanggung Jawab Auditor untuk Membongkar Tindakan Ilegal

Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 (SA 317) sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Dua contoh tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dan pelanggaran hukum perlindungan lingkungan.

a.       Tindakan Ilegal Berdampak Langsung.

b.      Tindakan Ilegal Berdampak Tidak Langsung.

c.       Akumulasi Bukti Ketika Tidak Ada Alasan untuk Meyakini Adanya Tindakan ilegal Berdampak Tidak Langsung.

d.      Akumulasi Bukti Ketika Ada Alasan Untuk Meyakini Adanya Tindakan Ilegal

e.       Tindakan Ketika Auditor Mengetahui Adanya Tindakan Ilegal.