MAKALAH PENALARAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga makalah ini bisa selesai pada waktunya.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berkontribusi dengan memberikan ide-idenya sehingga makalah ini bisa disusun dengan baik dan rapi.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Sidoarjo, 19 November 2018

Penyusun

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN 

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector public. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. 

Topic utama Bab ini meliputi teori pelaporan dalam sector public yang meliputi laporan keuangan di organisasi sektor public, analisi laporan sektor publik, bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik, sistem pelaporan keuangan sektor public,siklus akuntansi keuangan sektor publik, teknik pelaporan keuangan sector public dan unsur-unsurnya dinegara-negara lain.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 TEORI PELAPORAN SEKTOR PUBLIK

2.1.1 Teori Pelaporan dalam Sektor Publik Dalam organisasi sektor publik, ada dua jenis pelaporan yang dikenal yaitu, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan Kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu.

2.1.2 Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sector publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

c. Menyediakan infoemasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.

d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.

e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

2.1.3 Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Adalah laoran keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut:

a. Property, pabrik, dan peralatan

b. Aktiva tidak berwujud

c. Aktiva keuangan selain butur (d), (f), dan (h)

d. Investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas

e. Persediaan

f. Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer

g. Piutang dari transaksi pertukaran

h. Kas dan setara kas

i. Utang pajak dan transfer

j. Utang karena transaksi pertukaran

k. Cadangan (provision)

l. Kewajiban tidak lancar

m. Partisipasi minoritas

n. Aktiva/ekuitas neto

2) Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

Adalah laporan keuanga yang menyajikan pendapat dan biaya selama satu periodetertentu. Laporan Kinerja Keuangan harus mencakup pospos berikut:

a. Pendapat dari aktivitas operasi

b. Surplus atau difisit dari aktivitas operasi

c. Biaya keuangan (biaya pinjaman)

d. Surplus atau difisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas

e. Surplus atau deficit dari aktiva biasa

f. Pos-pos luar biasa

g. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau deficit neto

h. Surplus atau deficit neto untuk periode

3) Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto

Menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto meliputi:

a. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

b. Saldo akumulasi surplus dan deficit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode.

c. Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

4) Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

5) Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Berdasarkan PP No.8 Tahun 2006 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 juncto Permendagri No.59 Tahun 2007, Catatan atas Laporan Keuangan entitas publik harus mencakup hal-hal berikut:

a. Kebijakan Fiskal/Keuangan,Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-undang APBN/Perda APBD

b. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

c. Kebijakan Akuntansi

d. Penjelasan tentang Perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas

e. Pengungkapan Lainnya

2.1.4 Contoh Analisis Keuangan Publik

1) Laporan Kinerja Keuangan (Neraca)

a. Likuiditas pemerintahan/organisasi

b. Komposisi investasi pemerintah

c. Kekayaan pemerintah/organisasi

d. Komposisi kewajiban pemerintah

e. Revaluasi cadangan pemerintah

f. Komposisi utang pension pegawai pemerintah

2) Laporan Kinerja Keuangan (Surplus/Defisit)

a. Evektivitas penarikan pajak

b. Tingkat pelanggaran peraturan keuangan

c. Komposisi pendapatan pemerintah

d. Komposisi pengeluaranpemerintah

e. Beban bunga atas pinjaman pemerintah

f. Rugi surplus stanslasi mata uang

3) Laporan Arus Kas

a. Komposisi aruskas

b. Tingkatpenarikan pajak baik individual, organisasi, maupun produk

c. Komposisi pajak tidak langsung

d. Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain dari pemerintah

e. Komposisi pengeluaran kas pemerintah

f. Komposisi pengeluaran investasi pemerintah

g. Komposisi likuiditas pertukaran mata uang

2.2 SISTEM PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari dasar kas (cash base), dasar akrual (accrual base), dan akuntansi dana (fund accounting). 

2.2.1   Dasar Kas (Cash Base)

Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalahn perimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas dibayarkan sehingga tidak ada hutang. Penyesuaian saham tidak dilakukan, karena akun tidak memperhatikan pencatatan, dimana yang diperhatikan hanya kenyataan bahwa kas dibayar untuk pembelian (sehingga tidak ada gambaran tentang penutupan saham/closing stock figure).  Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Ada satu buku yang sangat penting dan berharga mengenai akuntansi arus kas bagi dunia usaha (Lee 1984), yang menyatakan bahwa laporan akuntansi akrual tradisional terlalu subjektif dan menyembunyikan informasi penting tentang kinerja organisasi.  Akuntansi arus kas dipraktekkan di berbagai organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba, misalnya akun penerimaan dan pembayaran yang sederhana dari suatu kegiatan derma kecil dan yang terpenting.  Terutama dalam jumlah uang yang digunakan, adalah akun kas pemerintah.  

2.2.2 Dasar Akrual (Acrual Base)

Definisi konsep akutansi akrual sebagaimana tercamtum pada SSAP2 adalah sebagai berikut

Penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan.

Kepastian penerimaan secara hukum sangat ditentukan dengan faktur yang telah diterbitkan. Demikian juga kepastian munculnya biaya ditentukan dengan penerimaan jasa atau barang. Menurut metode biaya historis, modal diperhitungkan sebagai modal awal yang diinvestasikan. Karna itu, tanah tidak disusutkan dan diungkapkan sebesar nilai aset dikurangi biaya penyusutan.  Penerapan dasar akrual akan mempengaruhi sistem akutansi yang digunakan seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan Berbagai laporan dalam konsep akrual tidak dibuat secara seragam.setiap organisasi sektor publik mempunyai daftar laporan yang jumlahnya mungkin berbeda satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan proses kerja antarorganisasi. Namun, juga ada persamaan dalam proses pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasional di berbagai organisasi. Hal ini disebabkan alur penerimaan dan pembayaran terjadi secara konsisten aantarorganisasi.

 

2.2.3 Akuntansi Dana (Fund Accounting)

Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi disektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sektor swasta, akuntansi dana tidak begitu populer karena kecilnya dana kas yang disimpan. Namun, bagi sektor publik, dana kas sektor publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengembalian keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik, sehingga sistem akuntansi lebih mempreoritaskan pengelolaan dana kas. Sistem akuntansi dana ini mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti bahwa bahwa transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika faktur diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirimkan atau diterima.

Fungsi pertama akuntansi dana adalah sebagai pengendalian anggaran. Dasar pemikirannya adalah manajer tidak bisa mengendalikan laporan bulanan, dan proses menghasilkan laporan tersebut adalah sejak transaksi terjadi. Peranan manajer akan

sangat menentukan seberapa besar pencairan dari anggaran yang telat disepakati. Manajer dapat menentukan pesanan dengan faktur yang akan diterimannya. Permasalahan akuntansi akrual akan muncul dalam akuntansi dana. Manajer akan mengalami masalah dengan pengeluaran anggaran dibawah target dalam bulan-bulan tertentu, dimana kekurangan tersebut akan ditutupi pada periode berikutnya. Menurut dasar akrual, seluruh anggaran yang telah dipakai dapat ditandai dengan tambahan pesanan yang dikirimkan dan faktur yang diterima sebelum pencatatan.

2.3 SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Siklus akuntansi keuangan sektor publik yang terdiri dari tahapan-tahapan pelaporan keuangan sektor publik.

Masing-masing tahapan dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik itu akan di jelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Transaksi

Pengertian transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi yang terjadi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

2.3.2 Analisis Bukti Transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transkasi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

2.3.3 Mencatat Data Transaksi

Seperti telah dijelaskan diatas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

2.3.4 Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (Posting)

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namannya masing-masing. Hal ini yang disebut dengan posting.

2.3.5 Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.4 TEKNIK PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

2.4.1 Tahap Pencatatan

·         Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Contoh jika bendaharawan melakukan pembelian ATK, maka ia akan mempunyai kwitansi pembelian sebagai bukti transaksi. Selain itu, nominal harga yang sesuai yang tertera di kwitansi pembelian tersebut juga akan dicatat pada jurnal pengeluaran sebagai bukti pencatatan.

·         Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal. Jurnal merupakan suatu media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Transaksi keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Kegiatan pengikhtisaran data dilakukan beserta hasilnya dan kemudian diposting ke akun bersangkutan dalam buku besar. Contoh : berdasarkan dokumen bukti penerimaan dan surat tanda setoran (STS) yang dilampiri dengan daftar pendapatan yang dibuat oleh pemegang Kas Khusus Penerima, diperoleh informasi bahwa pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan daerah adalah Rp.50.000.000,00. Dalam STS tersebut tertera tanggal penyetoran adalah 20 Oktober 2008.

·         Memindahbukukan (Posting) dari jurnal berdasarkan Kelompok atau Jenisnya ke dalam akun Buku Besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan. Akun-akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Contoh, kas dicatat dalam akun kas, piutang dicatat dalam akun piutang, tanah dicatat dalam akun tanah, dan sebagainya untuk akun-akun yang termasuk dalam kelompok akun aktiva. Sistem buku besar umum mempunya beberapa tujuan yaitu :

a. Mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar.

b. Memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat 

c. Menjaga keseimbangan debet dan kredit akun.

d. Mengakomodasi ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan.

e. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi.

Fungsi dari Sistem Buku Besar Umum adalah:

a. Mengumpulkan data transaksi 

b. Mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi serta akun

c. Memvalidasi transaksi yang terkumpul

d. Memperbaharui akun buku besar umum dan file transaksi

e. Memcatat penesuaian terhadap akun

f. Mempersiapkan laporan keuangan.

Untuk organisasi sektor publik, setiap akun bisa atau perlu dibuat buku besar pembantu karna mengingat luasnya akun-akun dalam setiap entitas. Buku besar umum sering disingkat menjadi buku besar dan buku besar pembantu disingkat dengan nama “buku pembantu”. Kelebihan dalam buku besar pembantu yaitu:

a. Memudahkan penyusunan laporan keuangan karna buku besar umum terdiri dari akun-akun yang jumlahnya lebih sedikit. Hal ini juga akan mengurangi kesalahan dalam buku besar umum.

b. Ketelitian pembukuan dapat diuji dengan membandingkan saldo akun buku besar umum dengan jumlah saldo dalam buku pembantu.

c. Dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi

d. Memungkinkan pembukuan harian atas bukti-bukti pendukung transaksi kedalam buku pembantu

e. Bisa segera diketahui jumlah berbagai unsur.

Suatu instasi sektor publik memiliki kewajiban (utang) kepada beberapa kreditor. Mekanisme pemantauan utang kepada masing-masing kreditor dilakukan melalui akun pengendali “utang” dibuku besar. Akun ini diguanakan untuk mencatat total kewajiban organisasi sektor publik kepada seluruh kreditor. Akun–akun yang merupakan rincian dari akun pengendalian utang itu disebut akun pembantu utang. Saldo akun pengendalian utang harus sama dengan penjumlahan saldo akun pembantu utang.

Aturan debet kredit akan digunakan dalam pencatatan transaksi, yaitu aturan yang digunakan untuk mencatat perubahan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya dalam akun bersangkutan. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Semua akun yang berada di sisi kiri (aktiva dan biaya) jika bertambah akan dicatat disebeleh kiri atau debet dan jika berkurang dicatat disebelah kanan atau kredit. Sedangkan untuk semua akun yang berada di sisi kanan (kewajiban, ekuitas, dan pendapatan) jika bertambah dicatat disebelah kanan atau kredit, dan jika berkurang dicatat disebelah kiri atau debet. Itulah aturan debet dan kredit.

Buku besar pembantu yang diperlukan untuk masing – masing akun yang ada adalah sebagai berikut:

1.    Aset (aktiva)

A. Aset lancar

(1) Kas dan Setara Kas Buku besar pembantu kas tidak perlu dibuat.

(2) Piutang Buku besar pembantu piutang dibuat bedasarkan nama debitor. Buku besar pembantu perlu dibuat berdasarkan nama – nama debitor (pembeli) berdasarkan jenis barang yang dijual, atau berdasarkan rentang besarnya piutang, atau bisa juga berdasarkan wilayah tinggal debitor.

(3) Persediaan Buku besar pembantu persediaan dibuat berdasarkan jenis barang seperti bentuk, fungsi, merek, dan sebagainya.

(4) Pembayaran dimuka Buku besar pembantu pembayaran dimuka dibuat berdasarkan jenis pembayaran yang dilakukan, seperti premi asuransi, pembayaran sewa tempat, dan lain – lain.

(5) Investasi Buku besar pembantu investasi lancar dibuat berdasarkan jenis investasi yang dimiliki, perusahaan/pihak dimana entitas berinvestasi, atau berdasarkan masa jatuh tempo investasi.

B. Aset Tidak Lancar Buku besar pembantunya dibuat sama dengan aturan diatas.

(1) Piutang tidak lancar

(2) Investasi (barang)

(3) Aset keuangan lainnya

(4) Infastruktur, pabrik, dan peralatan

(5) Tanah dan bangunan

(6) Aset tidak berwujud

(7) Aset nonkeuangan lainnya

(8) Aset tidak lancar lainnya

2. Kewajiban 

A. Kewajiban Lancar

(1) Utang

(2) Pinjaman jangka pendek

(3) Bagian lancar pinjaman

(4) Cadangan

(5) Tunjangan pegawai

(6) Dana pensiun

(7) Kewajiban lancar lainnya

B. Kewajiban tidak Lancar

(1) Utang 

(2) Pinjaman

(3) Penyisihan 

(4) Tunjangan pegawai

(5) Dana pensiun

(6) Kewajiban tidak lancar lainnya

3. Ekuitas

(1) Modal yang ditempatkan

(2) Cadangan

(3) Akumulasi surplus

(4) Kepentingan minoritas

4. Pendapatan Buku besar pembantu untuk pendapatan dibuat berdasarkan pihak – pihak yang menyebabkan timbulnya pendapatan sekaligus jenis pendapatan.

5. Biaya Buku besar pembantu untuk biaya dibuat berdasarkan pihak – pihak yang menimbulkan adanya biaya tersebut sekaligus berkaitan dengan jenis – jenis biaya.

Pembuatan buku besar pembantu ditunjukan untuk pengendalian akun – akun yang memiliki banyak unsur, seperti utang piutang, dan persediaan.

1.    Tahap Pengikhtisaran

·         Penyusunan Neraca Saldo Berdasarkan Akun Buku Besar. Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama suatu periode tertentu. Pada setiap akhir periode tertentu, entitas organisasi sektor publik biasanya menyusun daftar saldo akun yang terdapat dalam buku besar yang disebut neraca saldo. Langkah – langkah dalam penyusunan neraca saldo suatu entitas organisasi sektor publik, dengan mendasarkan pada akun –T, sebagai berikut.

a. Menjumlahkan kolom debet atau kredit, yang mempunyai dua atau lebih pendebetan atau pengkreditan.

b. Akun – akun yang memiliki jumlah debet dan jumlah kredit, harus dihitung saldonya.

c. Akun – akun yang hanya berisi catatan dari beberapa transaksi pada salah satu sisinya saja, juga harus dijumlahkan; tetpi tidak perlu dituliskan saldonya karena jumlah itu sendiri sudah merupakan saldo.

d. Akun – akun yang hanya berisi satu pendebatan atau satu pengkreditan tidak perlu dijumlahkan, tetapi saldonya harus ditentukan.

e. Akun yang hanya berisi pada salah satu sisinya, dan hanya terdiri dari satu pendebetan atau satu pengkreditan saja, tidak perlu dijumlahkan dan tidak perlu ditentukan saldonya, karena satu – satunya angka yang terancum dalam akun itu sudah merupakan saldo.

CONTOH BENTUK NERACA SALDO

Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah sebagai persiapan penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo biasanya dibuat pada setiap akhir bulan atau pada akhir periode akuntansi yang merupakan ikhtisar akibat transaksi yang telah dicatat dalam suatu periode akuntansi.

·         Pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian Prosedur penyesuaian merupakan prosedur untuk menyesuaikan akun – akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up-to-date. Ada dua jenis penyesuain yaitu :

a. Penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat.

b. Penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi yang sudah dicatat diakun, tetapi saldonya masih harus dikoreksi untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Laporan keuangan sering kali tidak dapat disusun secara langsung dari neraca saldo karena data yang tercantum dalam neraca saldo masih memerlukan penyesuaian terlebih dahulu. Tahap dalam penyusunan laporan keuangan adalah melakukan penyesuaian pembukuan dengan membuat ayat jurnal penyesuaian.

Tujuan dari proses penyesuaian:

a. Setiap akun rill, khususnya akun aktiva dan akun kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode 

b. Setiap akun nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang harus diakui dalam suatu periode.

Saldo yang ada di neraca saldo biasanya memerlukan penyesuaian untuk mengakui hal-hal berikut:

a. Piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak entitas tetapi belum dicatat

b. Utang biaya, yaitu biaya yang sudah menjadi kewajiban entitas tetapi belum dicatat

c. Pendapatan diterima dimuka, yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang

d. Biaya dibayar dimuka, yaitu biaya yang sudah dibayar tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang

e. Kerugian piutang, yaitu taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa tertagih

f. Penyusutan, yaitu penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi

g. Biaya pemakaian perengkapan, yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi

·         Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur Agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti, dibutuhkan alat bantu, yaitu neraca lajur. Sifat neraca lajur tidak formal dan bukan merupakan bagian dari catatan – catatan akuntansi. Neraca lajur merupakan alat pembantu penyusun laporan keuangan. Tujuan pembuatan neraca lajur :

a. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan

b. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian

c. Untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin terjadi dalam membuat ayat jurnal penyesuaian

Proses penyusunan neraca lajur:

a. Memasukkan saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur

b. Memasukkan ayat jurnal penyesuaian kedalam kolom – kolom penyesuaian

c. Mengisi kolom – kolom neraca saldo setelah disesuaikan

d. Memindahkan jumlah dalam kolom – kolom kertas kerja neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom – kolom surplis, atau kolom – kolom posisi keuangan.

Menjumlahkan kolom – kolom surplus dan kolom – kolom posisi keuangan serta memasukkan angka surplus atau defisit sebagai angka pengimbangan kedalam kedua pasang kolom tersebut, dan sekali lagi menjumlahkan kolom – kolom bersangkutan 

·         Pembuatan ayat jurnal penutup Prosedur penutupan akun diselenggarakan setelah laporan keuangan disusun. Ayat jurnal penutup juga diposting ke akun – akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan bersaldo nol. 

·         Pembuatan neraca saldo setelah penutupan Neraca saldo setelah penutupan merupakan neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.

·         Pembuatan ayat jurnal pembalik Apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

2. Tahap Pelaporan 

·         Laporan pada unit kerja organisasi Unit kerja tidak menyelenggarakan akuntansi, karena hal itu akan dilaksanakan oleh entitas pengendalinya. Kegiatan diunit kerja terbatas pada kegiatan yang menggunakan modal kerja entitas pengendalinya. Penggunaan modal kerja ini serupa dengan penggunaan dana kas kecil yang menggunakan sistem dana tetap. Unit kerja wajib mengumpulkan bukti – bukti tentang pemakaian modal kerja untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada entitas pengendaliannya. Untuk mencatatnya, unit kerja organisasi dapat menggunakan dua metode:

a. Surplus /defisit entitas pengendalian yang tidak dipisahkan. Apabila unit kerja organisasi tidak dipisahkan, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan unit kerja organisasi tersebut tidak perlu dipisahkan dengan pendapatan dan biaya entitas pengendalinya.

b. Surplus /defisit entitas pengendalian yang dipisahkan. Masing – masing unit kerja organisasi dapat dipisahkan, pendapatan dan biaya masing – masing unti kerja organisasi itu harus dikumpulkan tersendiri.

Bagi organisasi yang dimiliki lebih dari satu unit kerja seperti pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan akuntansinya ada dua alternatif:

•   Untuk setiap unit kerja dibawahnya, pemerintah daerah menyelenggarakan ketiga akun tersebut.

• Pemerintah daerah hanya menyediakan satu akun buku besar untuk seluruh unit kerja organisasi, sedangkan masing – masing unit kerja organisasi hanya menyelenggarakan akun pembantu.

·         Laporan konsolidasi organisasi Dipandang dari segi ekonomi, entitas pengendalian dan unit – unit kerjanya adalah satu kesatuan ekonomi. Sesuai dengan konsep kesatuan akuntansi, entitas pengendali wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan yang mencakup kedua entitas tersebut. Laporan keuangan konsolidasi dapat disusun dengan 2 sumber :

a. Neraca saldo entitas pengendalian dan unit kerja organisasinya

b. Laporan keuangan entitas pengendalian dan unit kerja organisasi

Penggunaan sumber yang pertama maupun yang kedua akan memberikan hasil yang sama. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah:

a. Membuat jurnal eliminasi

b. Membuat kertas kerja

c. Membuat laporan keuangan konsolidasi

Membuat Jurnal Eliminasi

Tujuan membuat jurnal ini adalah untuk menghilangkan saldo semua akun timbal balik dengan cara mendebet akun timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit akun timbal balik yang bersaldo debet. Jurnal eliminasi hanya akan dimasukkan kedalam kertas kerja yang dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Eliminasi saldo rekening koran unit kerja entitas dan rekening koran entitas pengendalian adalah sebagai berikut:

Membuat Kertas Kerja tujuan penyusunan kertas kerja adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam kertas kerja, semua bahan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi akan diramu. Bahan yang diperlukan untuk membuat kertas kerja adalah:

a. Laporan keuangan dari neraca saldo atau laporan keuangan entitas pengendalian dan unit kerja organisasi.

b. Jurnal eliminasi

Prosedur untuk menyusun kertas kerja adalah:

a. Memasukkan angka – angka dari neraca saldo atau laporan keuangan masing – masing entitas

b. Memasukkan angka – angka dari jurnal eliminasi kedalam akun debit – kredit yang sesuai

c. Menghitung angka – angka yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi, yang merupakan hasil kompilasi dari langka a dan b

Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi

Karena tujuan pembuatan kertas kerja adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka setelah kertas kerja selesai disusun angka – angka dalam kertas kerja itu dipindahkan ke laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan jenis akunnya masing – masing.

2.5. CONTOH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN UNSUR—UNSURNYA DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

A. Pemerintah Pusat

Laporan keuangan pemerintah pusat, disajikan sebagai wujud pertanggung jawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Laporan keuangan pemerintah terdiri dari, sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Merupakan gabungan atau konsolidasi dari LRA Kementerian/Lembaga.

2. Neraca Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas Menyajikan informasih tentang kas, yang terkait dengan aktivitas operasi, investasi asset nonkeuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran serta saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Meliputi penjelasan naratif, atau rincian, dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.  Pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal, yang akan disampaikan kepada Presiden. Sedangkan yang bertanggungjawab atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

B. Pemerintah Daerah

Contoh Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

C. LSM   Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan.  Laporan keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan.

Oleh karena itu, dengan penggunaan dasar akrual, laporan keuangan LSM dapat menyediakan jenis transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan.  Laporan keuangan LSM biasanya disusun atas dasar kelangsungan usaha organisasi LSM dan dalam melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, organisasi ini diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala pelayanannya. Laporan keuangan LSM mencakup:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

2. Laporan Laba Rugi (Aktivitas)

3. Laporan Arus Kas

D. Yayasan

Laporan Keuangan Organisasi Yayasan (Niralaba) Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terika maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.  Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.

a. Laporan posisi keuangan

- Klasifikasi aktiva dan kewajiban Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

a) Menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo

b) Mengelompokkan aktiva ke dalam lancer dan tidak lancer serta kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang

c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh tempo nya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva pada catatan atas laporan keuangan.

- Klasifikasi aktiva bersih terikat atau tidak terikat Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.

b. Laporan Aktivitas

1) Tujuan dan fokus laporan aktivitas Laporan aktivitas difokuskan pada yayasan secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumah aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih yang tersaji di laporan posisi keuangan.

2) Perubahan kelompok aktiva bersih Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, temporer, dan tidak terikat selama suatu periode.

3) Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.

Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

4) Informasi pendapatan dan beban Menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, namun pendapatan investasi dapat disajikan secara neto asalkan beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasehat investasi.

5) Informasi pemberian jasa Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi atas beban menurut klasifikasi fungsional.

c. Laporan Arus Kas

- Tujuan utama laporan arus kas adalah mrnyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode.

- Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini:

a) Aktivitas pembiayaan:

Ø  penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk  jangka panjang.

Ø  penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang  penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan  pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).

Ø  bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

*contoh bentuk laporan arus kas Yayasan

D. Partai Politik

Laporan keuangan partai politik meliputi: laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas selama suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. 

 

2.6 LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN UNSUR-UNSURNYA DI NEGARA- NEGARA LAIN

A. Jepang

Formasi Laporan Keuangan Pemerintah Jepang yaitu:

(1) Laporan neraca public

(2) Laporan biaya-biaya administrasi (Laporan pengeluaran tahun berjalan)

(3) Laporan pendukung penerimaan dan perubahan modal pembayar pajak

(4) Laporan penerimaan dan pengeluaran kas

Hingga kini, pemerintah Jepang hanya menggunakan laporan pemerimaan dan

Pengeluaran kas untuk menghitung pengelolaan keuangan.

a.    Laporan Neraca Publik

• Berdasarkan “Provisional Concept and standart for the Japanese Government balance Sheet”.

• The Japanese Government Balance Sheet memberikan tinjauan mengenai keseluruhan posisi fiscal pemerintah atas dasar saham (stock basis) sebagai alat penjelas posisi fiscal pemerintah kepada penduduk jepang.

• Memperbaiki akuntabilitas pemerintah terkait dengan kabijakan.

b.     Ruang Lingkup Neraca:

• Seluruh aset dan kewajibanpemerintah adalah subjek dari neraca pemerintah, yakni semua general account dan 310 special account government (termasuk akun internal accounting dan dana juga merupakan subjek). 

• General account and special accounts dikonsolidasi dan semua kredit serta utang diantara akun-akun tersebut di-offseta jumlah asset dan kewajiban yang dimiliki pemerintah ditunjukkan.

c.    Tanggal Neraca

• Tanggal neraca merupakan hari terakhir pada tahun fiscal.

• Meskipun demikian,tetap ada akun-akun pada periode penyelesaian (settlement periods). Jumlah akun-akun ini menunjukkan penyelesaian pembayaran dan penerimaan kas selama settlement periods.

• Terkait dengan present value of future pension benefits, karena jumlah yang dievaluasi pada revaluasi actuarial (actuarial revaluation) hanya lima tahun sekali dapat digunakan, maka jumlah yang terakhir yang harus digunakan.

d.    Aset

Kas dan deposito, sekuritas, piutang usaha,kenaikan pendapatan,aktiva tidak berwujud.

e.    Utang

Utang usaha kenaikan utang, sekuritas jangka pendek yang dipegang oleh masyarakat, obligasi pemerintah yang dipegang oleh masyarakat.

Laporan biaya administrasi (laporan pengeluaran tahun berjalan):

1. Biaya operasi

2. Peningkatan bonus yang diharapkan yang tidak terpenuhi dengan cadangan

3. Peluang

Isi spesifik dari pernyataan ini adalah:

·         Biaya administrasi pada laporan laba rugi lembaga-lembaga independen,dan pendapatan lain-lain yang berasala dari bantuan yang lebih sedikit ketimbang untuk biaya operasi. 

·         Jumlah penyusutan asset telah dihitung berdasarkan prosedur akuntansi yang sesuai untuk penyusutan asset khusus.

·         Estimasi peningkatan bonus tidak dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi untuk manfaat yang dikembalikan.

·         Peningkatan biaya oportunitas (opportunity cost) dari penggunaan asset pemerintah.

Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik Jepang

 Laporan Keuangan JOGMEC (Japan Oil,Gas and Metal National Corporation) meliputi:

1. Neraca

2. Laporan Laba/Rugi

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan Keuangan

B. INDIA 

Pelaporan keuangan di India meliputi:

a. Rekening penerimaan modal

b. Rekening pembayaran modal

c. Dana Kontinjensi.

d. Rekening penerimaan pendapatan.

e. Rekening pengeluaran pendapatan.

f. Rekening penerimaan publik.

g. Rekening pembayaran publik.

h. Penerimaan pembalanjaan Negara bagian.

i. Pengeluaran biaya untuk masing-masing departemen.