PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Anggaran
mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mengungkapkan aktivitas apa yang
akan dilakukan di masa yang akan dating. Sehingga integrasi aktivas dalam
mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan dengan melaksanakan
pemikiran-pemikiran strategis dari organisasi tersebut.Semakin bergejolaknya
lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, maka akan semakin membuat
manajemen terdorong untuk menyusun strategi. Pemikiran srategi manajemen
didokumentasikan dalam bentuk berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses
akan diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi.
Vitalnya
peran penganggaran dalam mencapai tujuan organisasi, terutama dalam
pemerintahan suatu negara agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang
dianggap melakukan pemborosan. Maka penulis mencoba membahas mengenai
penganggaran sektor publik dan realisasinya.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa definisi dan tujuan dari anggaran publik?
2. Bagaimana sistem pengaggaran publik?
3. Bagaimana siklus penganggaran publik?
4. Bagaimana tehnik penganggaran publik?
5. Bagaimana contoh penganggaran di organisasi
sektor publik?
6. Bagaimana penganggaran publik di negara maju dan
berkembang?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui definisi dan tujuan dari anggaran
publik.
2. Mengetahui sistem pengaggaran publik.
3. Mengetahui siklus penganggaran publik.
4. Mengetahui teknik penganggaran publik.
5. Mengetahui contoh penganggaran di organisasi
sektor publik.
6. Mengetahui penganggaran publik di negara maju
dan berkembang
1.4 Manfaat
- Pembaca mendapatkan informasi mengenai keperilakuan dalam ateori dan realisasi dari penganggaran publik.
- Pembaca dapat mengaplikasikan tentang penganggaran publik.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi dan Tujuan Anggaran Publik
2.1.1 Definisi anggaran publik
Menurut Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi
anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran
yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam
periode waktu tertentu. Atau dapat juga didefinikan menjadi recana kegiatan
dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.Secara
singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana
finansial yang menyatakan:
1.
Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja).
2.
Berapa banyak dan bagaimana cara dalam memperoleh dana untuk menjalankan
rencana tersebut (pendapatan).
Pada
sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik,
didiskusikan, dan diberi masukan agar tidak terjadi penyimpangan. Aspek-aspek
yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1.
Aspek perencanaan
Anggaran digunakan oleh pemerintah dalam
kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan untuk
mensejahterakan masyarakat.
2.
Aspek pengendalian
Sebagai alat pengendali dalam organisasi ketika
terjaadinya pelaksanaan kegiatan.
3.
Aspek akuntabilitas publik
Setiap pelaksanaan kegiatan dapat diukur dan
dievaluasi apakah telah sesuai dengan rencana, tidak ada penyimangan sesuai
hukum, dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan pembanding
sejenis.
2.1.2 Fungsi Anggaran Publik
Anggaran berfungsi sebagai berikut:
1.
Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2.
Anggaran merupakan cetak biru akivitas yang akan dilaksanakan di masa
mendatang.
3.
Anggaran sebagai alat komujikasi intern yang menghubungkan berbagai unit
kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
4.
Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5.
Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien
dalam pencapaian visi organisasi.
6.
Anggaran merupakan instrumen politik.
7.
Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.
2.1.3
Karakteristik anggaran publik
1.
Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2.
Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa
tahun.
3.
Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan.
4.
Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih
tinggi dari penyusunan anggaran.
5.
Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
2.1.4 Prinsip anggaran
publik
1. Demokratis
Mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur
masyarakat dan mendapat persetujuan dari legislatif.
2. Adil
Anggaran harus dialokasikan ke semua kelompok
masyarakat sesuai dengan
3. Transparan
Pertanggungjawaban anggaran negara yang
diketahui oleh wakil rakyat dan masyarakat umum.
4. Bermoral tinggi
Pengelolaan anggaran berdasarkan hukum dan etika
moral yang berlaku.
5. Berhati-hati
Bijaksana
dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran.
6. Akuntabel
Dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal
maupun eksternal kepada rakyat.
2.2 Sistem penganggaran publik
2.2.1 Line item budgeting (traditional budgeting)
Line
item budgeting adalah penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dana
berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Karakteristiknya berorientasi
pada input organisasi, menggunakan pendekatan incremental dan keberhasilan
organisasi dinilai dari kemampuan menghabiskan/menyerap anggaran.
Keunggulan anggaran tradisional:
1. Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak
memerlukan analisis yang rumit.
2. Backward oriented dapat menjamin kepastian
dibandingkan dengan forward oriented karena keadaan di masa depan sulit untuk
diprediksi.
3. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan.
4. Hubungan yg tak rnemadai (terputus) antara
anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
5. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah
besar pengeluaran tak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
6. Kinerja dievaluasi dlalm bentuk apakah dana
telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
7. Persetujuan anggaran yg terlambat, sehingga
gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yg sesuai, seperti
seringnya dilakukan revisi anggaran & manipulasi anggaran.
2.2.2 Incremental Budgeting
Incremental
budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan
revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran
periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan
(kenaikan) dari angka periode sebelumnya.Permasalahan yang harus diputuskan bersama
adalah metode kenaikan/penurunan (incremental) dari angka anggaran tahun
sebelumnya.Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang
dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya.
Kelebihan
incremental budgeting adalah dapat mengatasi rumitnya proses penyusunan
anggaran dan tidak terlalu rumit dalam memahami program baru. Sedangkan
kelemahan incremental budgeting adalah menggunakan sistem seperti line item
budgeting.
2.2.3 Planning Progamming
Budgeting System
Planning
programming budgeting system adalah suatu proses perencanaan, pembuatan
program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang
bulat dan tidak terpisah-pisah, dan didalamnya terkandung identifikasi tujuan
organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Proses
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan
sangat diperlukan selain pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap
berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kelebihan planning programming budgeting
system:
1. Menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata
dan membantu pimpinan didalam membuat keputusan yang menyangkut usaha
pencapaian tujuan.
2. Menghindarkan adanya pertentangan dan overlaping
program dan mewujudkan sinkronisasi dan integrasi antar aparat organisasi dalam
proses perencanaan.
3. Alokasi sumberdaya yang lebih efisien dan
efektif berdasarkan analisis manfaat dan biaya untuk mencapai tujuan, karena
PPBS menggunakan teori marginal utility.
Kelemahan
planning programming budgeting system:
1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih,
ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas
tinggi.
2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar,
karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih.
3. PPBS hanya bagus secara teori, namun peng
implementasian nya cukup sulit.
4. Memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki
kualitas tinggi.
2.2.4 Zero Based Budgeting
Zero Based
Budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan
pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara
terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang
bersangkutan.Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan
yang ada pada sistem anggaran tradisional. Sebagian kelemahan sistem anggaran
tradisional itu sendiri antara lain:
1.
Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana
pembangunan jangka panjang.
2.
Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak
diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
3.
Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran
modal/investasi.
4.
Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut
sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat
mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan.
Penyusunan
anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting disini dapat
menghilangkan incrementalism dan line-item, karena anggaran diasumsikan dimulai
dari nol. Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya
realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran ditahun depan, yaitu
dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk.Sedangkan
pada sistem ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun
anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini
juga. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama
sekali (dimulai dari nol lagi). Item anggaran yang sudah tidak relevan dan
tidak mendukung pencapaian tujuan dapat dihilangkan dari struktur anggaran,
atau mungkin mucul item yang baru.
Keunggulan ZBB:
1. Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin
tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen.
2. Dana dapat dialokasi dengan lebih efisien,
karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif
pelaksanaan keputusan tersebut.
3. Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau
ulang.
4. Pengambil keputusan dapat memperoleh informasi
mengenai kegiatan yang ada dalam kondisi kritis dan mendesak.
Kelemahan ZBB:
1. Sulit untuk diterapkan. Karena memakan waktu
yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, memakan biaya yang besar serta
menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
2. Implementasi ZBB menimbulkan masalah
keperilakuan dalam organisasi.
3. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru, bahwa
semua paket keputusan harus masuk kedalam anggaran.
4. ZBB cenderung menekankan manfaat yang bersifat
jangka pendek.
5. Memerlukan keahlian khusus di dalam penentuan
prioritas.
6. Memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan
analisis yang cukup kuat.
2.2.5 Performance Budgeting
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang
terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya yang disebabkan oleh ketiadaan
tolok ukur yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan
dan sasaran pelayanan publik.Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat
menekankan pada konsep value for money dan pengawasan kinerja output.
Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas
tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan
keputusan.
Pendekatan
ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa
tanpa adanya arahan dancampur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan
mereka dan cenderung boros. Menurut pendekatan anggaran kinerja,dominasi
pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost
awareness, audit keuangan danaudit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal.
Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded, harus
efisien, memakai dana secara ekonomis, dan dituntut mampu mencapai tujuan yang
ditetapkan.
2.2.6 Medium-Term
Expenditure Framework
MTEF
merupakan sebuah kerangka berpikir yang mensinergikan antara perencanaan (dari sisi
penerimaan dan pengeluaran pemerintah), pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara untuk tahun bersangkutan dan beberapa tahun yang
akan datang.
Kelebihan MTEF:
1. Menjamin predictability, dengan berbasiskan
metode forward estimates aggregate resources, unsur predictability menjadi
lebih mudah untuk diraih.
2. Meningkatkan kualitas dalam pengambilan
kebijakan.
3. MTEF juga terbukti dapat menjadi sarana untuk
mekanisme transparansi dan accountability.
Kelemahan MTEF:
1. Dibutuhkannya kombinasi antara top-down dan
botton-up decision yang harmonis.
2. Permasalahan lain yang cukup penting adalah
political will.
2.3
Siklus Pengaggaran Publik
2.3.1 Penetapan Prosedur Dan
Tim Penganggaran Yang Terkait
Tahapan
pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran tahun
terkait.hal ini merupakan bagian yang terpenting dalam proses penganggaran,
ketika dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian
agar anggara yang disusun tidak mengadung kesalahan material.
2.3.2 Penetapan Dokumen
Standar Harga
Dokumen
standar harga ditunjukkan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan
organisasi.
2.3.3 Penyebaran Dan
Pengisian Formulir Rencana Kerja Dan Anggaran
Pada
tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait.
Pedoman pengisisan formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar
harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
2.3.4 Rekapitulasi
Kertas Kerja
Rekapitulasi adalah proses meringkasa atau
mengumpulkan data dari kertas kerja.
2.3.5 Pembahasan Perubahan Belanja Dan
Penyesuaian Draft Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Pada
tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat,
selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan
tanpa kesalahan.
2.3.6 Penetapan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Proses
penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran.
Dalam pembuatan anggaran periode berikutnya, kita bisa kembali ke tahapan
pertama diatas.
2.4 Teknik Penganggaran
Publik
2.4.1 Pendekatan Fungsional
Kerangka
berfikir dari system of national accounts, telah merekomendasi pandangan
pembatasan karekter anggaran berikut:
1. Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi
sektor publik.
2. Diawali dengan batasan kemampuan, organisasi
menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Kepentingan
formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Kepentingan
hukum adalah pemberi makna yang solid bagi anggaran suatu entitas tertentu.
Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan berbagai
permintaan dalam organisasi, baik dari organisasi sektor swasta maupun sektor
publik, dan strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Distribusi
anggaran selalu dikaitkan dengan agen pengeluaran publik dan terlaksananya
layanan publik yang baik. Berbagai pertanyaan dalam aspek ini adalah “bagaimana
distribusi yang ideal antar sektor publik dan sektor swasta?” , “ bagaimana
mencapai distribusi yang optimal antarberbagai permintaan unit kerja
pemerintahan”,dan” apakah akan terjadi pertukaran antara lokasi dan distribusi
serta antara stabilisasi dan distribusi?” dalam prekteknya penyatuan tiga
fungsi di atas secara simultan sangat jarang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan
bahwa kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan pertama, kebijakan keuangan
secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga
pelaksana tertinggi; kedua, kesuksesaan anggaran sangat ditentukan oleh
dukungan politis sebagai lembaga; ketiga, akurasi perencanaan, terutama
penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran.
2.4.2 Pendekatan Pengambilan
Keputusan
Proses anggaran biasanya mempunyai satndar prosedur, sementara
pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu
ekonomi, politil, psikologi, adaministrasi publik. Akibanya, keputusan anggaran
dianggap sebagai seni. Tarik ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks
anggaran dengan manajemen keuangan global dilakukan untuk mencapai titik
optimal.
2.4.3 Pendekatan Psikologi
Pendekatan
ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk
dilakukan. Dengan pertimbangan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang
ingin dicapai, penggunaan pendekatan psikologi/motivasi dalam proses
penganggaran akan membuat anggaran yang tersususn benar-benar dilaksanakan
dengan baik dan tujuan serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan
efisien.
2.4.4 Pendekatan Lingkungan
Yang Berkesinambungan
Menurut
Soraya A.afif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup (WALHI),
setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran lingkungan yang ditanggung
oleh masyarakat yaitu:
1. Damage cost, biaya akibat dampak langsung dan
tidak langsung dari limbah.
2. Avoidance cost, biaya ekonomis dan sosial dalam
kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang
terjadi.
3. Abatement cost, biaya yang dikeluarkan untuk
menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran.
4. Transaction cost, biaya sumber daya yang
digunakan untuk melakukan penelitia, perencanaa, pengelolaan, dan pemaauan
pencemaran.
Pengelompokan biaya lingkungan dikemukakan juga oleh White dan Savage
(1995), yakni:
1. Convetional company cost, biaya internal bagi
organisasi publik yaitu, pengumpulan biaya yang mempengaruhi neraca periode
berjalan, peraturan yang ada, dan kondisi pasar.
2. Less tangible item, biaya tidak langsung
organisasi publik/perusahaan, tabungan, atau aliran pendapatan yang mencakup kewajiban,
ketaatan pada peraturan dimasa akan datang, perubahan nilai sahamyang berkaitan
dengan penilaian kinerja organisasi publik atas kegiatan lungkungan dan
sebagainya.
3. External cost, biaya kerusakan sosial atau
lingkungan yang terjadi akibat operasi organisasi publik.
2.5 Contoh Penganggaran Di
Organisasi Sektor Publik
2.5.1
Pemerintah Pusat
ada enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh
besar dalam penentuan volume APBN, yakni
1. harga minyak bumi dipasar internasional;
2. kuota produksi minyak mentah yang ditentukan
oleh OPEC;
3. pertumbuhan ekonomi;
4. inflasi;
5. suku bunga; dan
6. nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika (USD).
Secara garis besar, APBN terdiri dari 5 komponen
utama yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer,
surplus/defisit anggaran,dan pembiayaan.
2.5.2 Pemerintah Daerah
Berdasarka
kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara telah ditetapkan pemerintah
dan DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran akan
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)
tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai.
Setelah dokumen rancangn perda mengenai APBD terususun, pemerintah daerah
mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut,
disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada
minggu pertama pada bulan oktober.
2.5.3 LSM
Beberapa
organisasi nirlaba mempunyai lebih dari satu program, dan masing-masing program
harus merencanakan tahapan kinerja terkait dan arus kas yang dibutuhkan. Pada
dasarnya, organisasi LSM berusaha meminimalkan biaya overhead atau biaya
administrasi, yaitu biaya pendukung sumber daya yang menopang organisasi dan
program secara keseluruhan. Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran
organisasi LSM:
1.
Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci.
2.
Kegiatan yang dilakukan dalam proyek disesuaikan terlebih dahulu dengan
tujuan dan output yang terdapat dalam visi dan misi organisasi.
3.
Menyiapkan rencana kerja kegiatan yang mengacu pada rencana program.
4.
Aturan umum dalam rencana anggaran,yakni pendapatan dan pengeluaran
5.
Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik, bandingkan keuangan
dan strategi pembayarannya.
2.5.4 Yayasan
Anggaran
tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan dan harus
dinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Anggaran yayasan merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran yayasan berisi
rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan
dan belanja dalam satuan moneter.
2.5.5 Partai Politik
Sumber pendanaan yang terdapat dalam partai
politik adalag sebagai berikut:
1. Keuangan partai politik bersumber dari : iuran
anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantua dari anggaran negara.
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa
uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
3. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam
peraturan pemerintah diberikan secara proposional kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
4. Sumbangan dari anggota dan bukan dari anggota
yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp 200.000.000,- dalam waktu 1
tahun.
5. Sumbangan dari badan atau perusahaan yang sah
menurut hukum paling banyak senilai Rp 800.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
Salah satu kegunaan anggaran partai politik
adalah untuk kampanye, yang merupakan momen khusus dalam rangkaian pemilu yang
disediakan oleh KPU bagi para kontestan pemilu.
2.6
Penganggaran Publik di Berbagai Negara Maju dan
Berkembang
2.6.1
Implementasi Pembaharuan di negara-negara
Industri
1. Inggris
Terdapat tiga pertalian sistem
pembuatan keputusan
1)
Sistem komite survei
pengeluaran publik (PESC)
2)
Analisis program dan
review (PAR)
3)
Staff review kebijakan
pusat (CPRS)
2. Kanada
Perencanaan pengeluaran terdiri
dari dua tahap :
1)
Perencanaan pengeluaran
yang terdiri dari penyiapan tiga anggaran, dengan jumlah yang berbeda pada
tinggkat “saat ini”, “meningkat” dan “menurun”.
2)
Berhubungan dengan
penilaian efisiensi, penentuan pengeluaran input, dan bagaimana didelegasikan
ke bagian adminitratif.
3. Perancis
·
Aplikasi PPBS pada
organisasi pertahanan dikenal sebagai “planning, programing, and preparation of
the budget” dan menawarkan kerangka kerja yang terkoordinasi untuk pembuatan
keputusan tersentralisasi dan pengendalian
·
Aplikasi pada
departemen sipil yang dikenal sebagai “optimization of public expenditure,”
yang lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian investasi.
·
Keduanya, jika
dikombinasikan ke dalam, akan menjadi rationalization of the budget choise/
rationalisation des choix budgetaires- RCB.
·
RCB mempunyai tiga komponen yaitu : struktur
program, studi analitis dan sistem informasi.
4. Swedia
Saat
ini sistem anggaran di Swedia mempunya beberapa unsur yang mengkombinasikan
perencanaan, ramalan jangka menengah, dan pengukuran efisiensi.
5. Negara
lainnya
· Jepang
aktif memberikan pertimbangan untuk mengenalkan variasi PPBS.
· Australia, Denmark, Jerman, Slandia Baru dan
Belanda adalah diantara negara yang memperkenlakan secara luas berbagai
reformasi yang melibatkan pemilihan reklasifikasi anggaran kedalam program
ramalan jangka menengah, pengenalan terhadap teknik penilaian, penhgukuran,
produktifitas, dan kinerja pada beberapa bagian.
· Yunani
selama 3 tahun telah memprakarsai implementasi bentuk ZBB dan program penilaian
produktifitas.
2.6.2
Implementasi Pembaharuan Di Negara-Negara Berkembang
·
Pengenalan sistem PPBS
di India, Indonesia, Malaysia, Nepal, dan Srilanka tidak membawa perubahan
dalam memfungsikan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan dengan
basis rangkap dua.
·
Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di
Malaysia dan Indonesia, hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan,
sementara di India, anggaran kinerja disiapkan sebagai dokumen pendukung
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Anggaran sebagai alat perencanaan
kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan
sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat
berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan
pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Dan anggaran
merupakan instrumen penting dalam melaksanakan rencana-rencana suatu organisasi
untuk melayani masyarakat dan juga anggaran menjadi suatu tolak ukur dalam
melihat kondisi keuangan baik biaya (pengeluaran) ataupun pendapatan
(penerimaan).
3.2 Saran
Dalam penyusunannya, anggaran harus
transparansi baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dan anggaran dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi mencapai mencapai tujuan organisasi
yaitu mensejahterakan masyarakat.
Post a Comment
Post a Comment